BKP Sembuyikan Data Kredit Macet

BERITA MADIUN, Pemkab Ponorogo naga-naganya butuh banker andal untuk menyelamatkan Badan Kredit Pasar (BKP). Sebab, manajemen perusahaan daerah itu tak kunjung berani merilis daftar debitur yang kreditnya macet. Akibatnya, Kejaksaan Negeri setempat yang kini memegang kuasa sulit melakukan penagihan. ‘’Kami belum pegang data lengkap debitur beserta nilai pinjaman yang macet. BKP mestinya punya data lengkap,’’ tegas Subakir, kasi Datun (Perdata dan Tta Uaha Ngara) Kejari Ponorogo, kemarin (288).

Pihaknya tidak dapat berbuat banyak jika tanpa memegang daftar debitur nakal itu.
Subakir mengaku tidak mengetahui alasan manajemen bank pasar –sebutan lain BKP—irit menyerahkan data. Padahal, daftar debitur lengkap dengan nominal tunggakan menjadi dasar jaksa melakukan penagihan ‘’Padahal ada debitur yang keberatan dengan jumlah tagihan,’’ jelasnya

Subakir tidak menampik proses penagihan kredit macet di bank pasar berjalan seret. Dari total tagihan yang diduga mencapai Rp 2,8 miliar, baru Rp 170 juta diangsur. Namun, Subakir berjanji terus berupaya agar angsuran terus masuk hingga nilai tagihan semakin kecil. ‘’Tidak menutup kemungkinan kami nanti akan mengambil langkah hukum,’’ tegasnya.

Pantauan Jawa Pos Radar Ponorogo, BKP yang berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 1 masih melakukan aktivitas rutin. Namun, Direktur BKP Maryono hingga kemarin masih sulit ditemui maupun dihubungi. Tak urung, Koordinator Aliansi LSM Ponorogo (ALP) Diyono Sumito menuding Maryono sengaja menyembunyikan data. Sebab, di daftar debitur nakal ada nama pejabat, mantan pejabat, dan anggota dewan dengan nilai tunggakan cukup besar. ‘’Ada yang harus diselamatkan mukanya,’’ ungkap Diyono.

Dia juga meminta jaksa lebih tegas menghadapi debitur nakal. Memberi tenggang waktu, misalnya, agar persoalanm kredit macet segera terselesaikan. ‘’Kalau tidak dikasih tenggang waktu, debitur akan ogah-gahan memenuhi kewajiban mereka,’’ tandasnya.

Sumber : Radarmadiun.info